Mendikbud: Pemerintahan Baru Lanjutkan Program Pendidikan Utama

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 saat ini tengah disusun. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh berharap pemerintahan ke depan dapat melanjukan sejumlah program pendidikan yang utama.

Seperti program Pendidikan Menengah Universal (PMU), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidik Misi), pelatihan guru, dan kurikulum pendidikan.

"Prioritas ke depan, melanjutkan apa yang sudah dijadikan program saat ini. Harapan saya, tentu yang pertama program-program yang sangat esensial itu tetap bisa berlanjut," ujar dia di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Minggu (17/8/2014).

Namun, ia mengatakan saat ini APBN masih dalam tahap rancangan. Sehingga belum ada gambaran pasti mengenai detail anggaran untuk program-program pendidikan.

Oleh karena itu, sebelum 30 September, Mendikbud akan membahas RAPBN menjadi APBN bersama DPR RI. Karena masa jabatan anggota DPR akan habis pada 30 September, kemudian pada 1 Oktober Gedung DPR akan diduduki anggota baru.

Dalam pembahasan itu, Kemendikbud baru dapat mencantumkan alokasi anggaran program pendidikan dalam APBN 2015. Nantinya, itu akan dipakai sebagai dasar oleh pemerintahan berikutnya untuk menjalankan berbagai program.

"Meskipun juga pemerintahan akan datang punya kesempatan melakukan Perubahan di APBN Perubahan, monggo silahkan. Tapi postur itu akan terlihat dengan baik setelah nanti dibahas bersama DPR," jelas Nuh.

Read More

Buku Kurikulum 2013 Belum Datang, Siswa Belajar Pakai Laptop

Kurikulum 2013 sudah dimulai, namun distribusi buku kurikulum 2013 ke sekolah-sekolah masih terlambat. Hal ini pun menimbulkan kisruh.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (2/9/2014), buku paket yang diharapkan bisa menjadi buku panduan siswa belum sampai ke sekolah. Akibatnya, proses belajar mengajar pun terganggu, apalagi kurikulum 2013 sangat membutuhkan buku pendamping siswa.

Sebagian orangtua murid terpaksa membeli buku pelajaran hingga ratusan ribu rupiah. Walau pihak sekolah membantah jika ada pemaksaan membeli buku, namun karena proses belajar mengajar yang membutuhkan buku pendamping, terpaksa orangtua murid membeli dari penerbit lain.
Seperti di SD Galunggung Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, siswa membeli buku seharga Rp 260 ribu hingga Rp 450 ribu, bahkan untuk siswa kelas 6 mencapai Rp 600 ribu.

Berbeda dengan SMPN 2 di Jombang, Jawa Timur, hingga saat ini buku mata pelajaran belum kunjung datang. Agar siswa tetap bisa mengikuti pelajaran kurikulum 2013, siswa dianjurkan memakai laptop.

Puluhan kepala sekolah SMP se-kabupaten Jombang mengikuti pelatihan di SMPN 2 guna mendalami cara mengajar di sekolah dengan memakai laptop agar tetap bisa menggunakan kurikulum 2013.

Read More

RI Harus Pertahankan Keberadaan Dana Abadi Pendidikan

Saat ini Indonesia diperkirakan memiliki dana abadi pendidikan mencapai Rp 20 triliun. Jumlah tersebut nilai patut untuk dipertahankan guna menjamin pendidikan bagi generasi mendatang.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, dana abadi tersebut menjadi penting untuk mengejar ketertinggalan jumlah orang-orang perpendidikan dan perpendidikan tinggi Indonesia dibanding dengan negara lain.

"Jumlah rasio, doktor terhadap penduduk Indonesia ini sangat jauh, sebagai contoh misalnya di Indonesia doktor hanya 146, di Malaysia sudah 500, Jepang 6.500, di Amerika Serikat 10 ribu, itu bukan persoalan jangka pendek, ini harus disiapkan untuk generasi muda," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Selain untuk membiayai pendidikan, menurut Andin, dana tersebut juga bisa digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan seperti sekolah diwilayah bencana.

"Dananya bisa dipakai untuk membangun infrastruktur pendidikan kalau ada bencana. Bisa dipakai untuk hal itu. Kalau sudah habis nanti tdak punya lagi, nanti ada yang sekolah dan ada yang tidak kedepannya," tandasnya.

Sebagai informasi, dana abadi pendidikan merupakan inisiatif Sri Mulyani pada 2010 yang kala itu menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Dana ini terkumpul dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN yang disisihkan antar 1 persen-2 persennya. Dana abadi ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan diinvestasikan dalam deposito dan surat berharga negara (SBN). (Dny/Nrm)

Read More

JK: Spirit Belajar Anak Desa Lebih Hebat

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla atau JK menuturkan pendidikan baru dibilang berhasil kalau bisa diterapkan langsung di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itu disampaikan JK saat menerima pengajar muda dari Indonesia Mengajar di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

"Kemarin waktu Menteri Pendidikan (Anies Baswedan) uraikan kultur baru yang agak rumit, saya bergurau sama Pak Jokowi (Joko Widodo). Saya bilang kita kan sekolah yang sederhana saja bisa jadi begini. Jadi sebenarnya pada akhirnya semua pendidikan itu uji pokoknya adalah di lapangan," kata JK.

Dalam kesempatan ini pula, JK menyinggung Susi Pudjiastuti yang ‎hanya lulusan SMP tapi bisa menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di pemerintahan saat ini. Ia melihat apa yang didapat Susi selama bersekolah langsung bisa diimplementasikan di kehidupan sehari.

"Saya ingin gambarkan menteri yang paling populer sekarang di kabinet, yang tamatan SMP bukan yang Phd," ujar JK.

JK juga menyampaikan anak-anak di desa lebih memiliki niat belajar dibanding anak yang tinggal di kota. Karena itu, 20% APBN dialokasikan pada pendidikan, agar pendidikan bisa menjangkau anak-anak di desa.

"Saya selalu katakan, anak desa sendiri fighting spirit-nya lebih hebat untuk belajar dari pada anak Jakarta. Cucu saya pergi ke sekolah jam 10, diantar mobil, AC, makan bawa bekal, dijemput. Coba anak desa jalan kaki 10 kilo untuk pergi sekolah. Spirit itu lebih hebat anak desa itu. Jadi Anda tinggal berikan sentuhan," tegas JK.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus pendiri Indonesia Mengajar, Anies Baswedan yang hadir dalam pertemuan tersebut juga menambahkan pentingnya minat membaca ditingkatkan. Minat membaca harus dimulai oleh para orangtua dan guru.

"Itu gurunya, gurunya harus punya minat baca. Orangtuanya harus punya minat baca. Lalu anak-anaknya diajak punya minat baca," ungkap Anies.

Selain itu, Menteri Anies mendukung diterapkan jam baca di tiap wilayah di Indonesia. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya menghabiskan malam hari dengan menonton televisi saja.

"Lalu bagi masyarakat di komunitas yang memiliki RT/RW, buatlah jam belajar, jam membaca. Jadi jangan hanya nonton TV tapi jam baca digalakkan. Kalau RT/RW bersemangat mengemban itu insya Allah yang lain-lain akan bersemangat," tandas Menteri Pendidikan. (Ans)

Read More

JK Tegaskan Pendidikan di Indonesia Tak Diskriminatif

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemerintah tidak pernah bersikap diskriminatif terhadap penyediaan mutu pendidikan. Namun, ia mengakui adanya ketimpangan mutu pendidikan yang terjadi karena semangat mengajar para guru.

"Sekolah di Jakarta, Bandung, Kendari, Bone, sama semua biayanya. Kalau katakan Rp 5 miliar, itu sama juga di semua daerah. Perpustakaan dan laboratorium sama. Sekarang kenapa mutu beda? Yang beda itu semangat mengajar dan perkembangan ilmunya," kata JK, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (31/3/2015).

"Kalau beda, terjadi diskriminasi. Pemerintah siapkan semua sama," tambah dia.

Hal itu disampaikan JK di depan belasan guru teladan dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Ia juga menyampaikan para guru jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu selalu mengalami perkembangan.

"Ilmu itu berkembang cepat sekali dan kurang diikuti kita semua. Buku sama, bisa akses internet, itu yang beda adalah semangat belajar yang harus diperbaiki. Yang bisa perbaiki itu guru dan kepala sekolah," ungkap mantan Ketua Umum Golkar itu.

Ketua Palang Merah indonesia (PMI) itu menegaskan, para guru harus keras pada murid-muridnya. Bila murid malas dan nilainya buruk, sepatutnya tinggal kelas. Tapi bila murid seperti itu dibantu, artinya guru mendukung pembodohan.

"Kalau dulu ada sistem angkat nilai atau dongkrak, itu proses pembodohan nasional. Begitu dongkrak angka anak-anak maka proses pembodohan terjadi. Anak-anak yang tidak belajar di kasih angka baik, buat apa mereka belajar karena mikir naik kelas, dapat 6,7,8. Itu pembodohan," tutur JK.

"Kalau tidak naik kelas, ya tidak naik. Itu baru kultur belajar yang baik. Kalau tidak, orang di daerah di bawah terus. Susah mereka buat masuk ITB, karena isinya kurang jadi geng motor, begal, macam-macam. Karena itulah semangat belajar harus diperbaiki, bagaimana peranan orangtua," jelas JK.

Perwakilan guru teladan dari Sulawesi Selatan, Mustafa mengaku semakin terinspirasi mendengar pidato dari JK itu. Ia juga menyampaikan para guru mendapat kesempatan untuk melihat sistem belajar mengajar di negara tetangga.

"Kami diberikan kesempatan lihat institusi di tempat lain dan negara lain di Malaysia dan Singapura, kami akan kembangkan di negara lain. Kita tidak ketinggalan dengan negara lain asal ikuti arahan Pak Wapres," pungkas Mustafa. (Mut)

Read More