JK Tegaskan Pendidikan di Indonesia Tak Diskriminatif

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemerintah tidak pernah bersikap diskriminatif terhadap penyediaan mutu pendidikan. Namun, ia mengakui adanya ketimpangan mutu pendidikan yang terjadi karena semangat mengajar para guru.

"Sekolah di Jakarta, Bandung, Kendari, Bone, sama semua biayanya. Kalau katakan Rp 5 miliar, itu sama juga di semua daerah. Perpustakaan dan laboratorium sama. Sekarang kenapa mutu beda? Yang beda itu semangat mengajar dan perkembangan ilmunya," kata JK, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (31/3/2015).

"Kalau beda, terjadi diskriminasi. Pemerintah siapkan semua sama," tambah dia.

Hal itu disampaikan JK di depan belasan guru teladan dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Ia juga menyampaikan para guru jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu selalu mengalami perkembangan.

"Ilmu itu berkembang cepat sekali dan kurang diikuti kita semua. Buku sama, bisa akses internet, itu yang beda adalah semangat belajar yang harus diperbaiki. Yang bisa perbaiki itu guru dan kepala sekolah," ungkap mantan Ketua Umum Golkar itu.

Ketua Palang Merah indonesia (PMI) itu menegaskan, para guru harus keras pada murid-muridnya. Bila murid malas dan nilainya buruk, sepatutnya tinggal kelas. Tapi bila murid seperti itu dibantu, artinya guru mendukung pembodohan.

"Kalau dulu ada sistem angkat nilai atau dongkrak, itu proses pembodohan nasional. Begitu dongkrak angka anak-anak maka proses pembodohan terjadi. Anak-anak yang tidak belajar di kasih angka baik, buat apa mereka belajar karena mikir naik kelas, dapat 6,7,8. Itu pembodohan," tutur JK.

"Kalau tidak naik kelas, ya tidak naik. Itu baru kultur belajar yang baik. Kalau tidak, orang di daerah di bawah terus. Susah mereka buat masuk ITB, karena isinya kurang jadi geng motor, begal, macam-macam. Karena itulah semangat belajar harus diperbaiki, bagaimana peranan orangtua," jelas JK.

Perwakilan guru teladan dari Sulawesi Selatan, Mustafa mengaku semakin terinspirasi mendengar pidato dari JK itu. Ia juga menyampaikan para guru mendapat kesempatan untuk melihat sistem belajar mengajar di negara tetangga.

"Kami diberikan kesempatan lihat institusi di tempat lain dan negara lain di Malaysia dan Singapura, kami akan kembangkan di negara lain. Kita tidak ketinggalan dengan negara lain asal ikuti arahan Pak Wapres," pungkas Mustafa. (Mut)