Kemdikbud-IDI integrasi uji kompetensi mahasiswa program dokter

Jakarta (ANTARA News) - Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menjalin kerja sama tentang integrasi pelaksanaan uji kompetensi dokter dan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter guna memperoleh sertifikat kompetensi untuk menjamin mutu profesi dokter.

"Nota kesepahaman sudah ditandatangani sebelumnya, yang ditandatangani hari ini adalah turunannya, pelaksana kerja samanya," kata Dirjen Dikti Kemdikbud Djoko Santoso saat memberi sambutan sebelum menyaksikan penandatanganan yang dilakukan oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Illah Sailah, dengan Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto di Jakarta, Senin.

Penandatanganan disaksikan oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim dan Ketua Pengurus Besar IDI Zaenal Abidin.

Djoko Santoso menyatakan Ditjen Dikti dan IDI diamanati oleh undang-undang pendidikan tinggi untuk menjamin kualitas lulusan program profesi dokter. Karena itu, kesepakatan tersebut untuk mengintegrasikan pelaksanaan uji kompetensi dokter dan uji kompetensi bagi mahasiswa program profesi dokter.

"Ditjen Dikti dan IDI sepakat untuk secara bersama-sama menyusun kebijakan dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi mahasiswa program profesi dokter sesuai dengan kewenangan masing-masing," katanya.

Selain itu, akan disusun pula formatur yang terdiri dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Ketua Umum PB IDI, dan Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, dalam rangka pembentukan Panitia Nasional Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter.

Ditjen dikti dan IDI sepakat untuk bersama-sama menyusun kebijakan dalam pelaksanaan uji kompetensi bagi mahasiswa program profesi dokter sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan menyusun formatur yang terdiri dari Dirjen Dikti, Ketua Umum PB IDI, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dalam rangka pembentukan Panitia Nasional Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter.

"Uji kompetensi terintegrasi ini guna meningkatkan dan menjamin mutu profesi dokter. Karena itu, dibutuhkan perbaikan-perbaikan di berbagai aspek, seperti seleksi akademis dilakukan sejak awal untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak mengenyam pendidikan kedokteran, kurikulum yang baik dan sistem perkuliahan demi meningkatkan mutu profesi dokter," jelas Djoko.

Lebih lanjut Djoko mengatakan mahasiswa yang lulus uji kompetensi periode Februari dan Mei 2014, setelah mendapatkan ijazah/sertifikat profesi dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti asesmen yang dilaksanakan oleh Kolegium Dokter Primer Indonesia untuk mendapatkan sertifikat. Uji kompetensi akan dilaksanakan pada Agustus 2014 oleh panitia nasional yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti.

Mahasiswa yang lulus uji kompetensi akan mendapatkan Surat Tanda Lulus (STL) dari panitia nasional. Dengan STL tersebut, calon dokter dapat melakukan sumpah dokter dan wisuda. Selanjutnya, mereka akan mendapatkan sertifikasi profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, sekaligus sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium.

"Semuanya disiapkan betul, kita kerja keras, karena bulan Agustus uji kompetensi ini akan dilakukan," katanya.

Uji kompetensi untuk profesi dokter sudah dilaksanakan sejak 2007. Namun, uji kompetensi tersebut hanya diperuntukan bagi para dokter, bukan bagi mahasiswa program profesi dokter.

Landasan hukum pelaksanaan uji kompetensi diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Dokter harus lulus uji kompetensi sehingga dinyatakan kompeten. Kemudian, pada tahun 2013 terbit UU Nomor 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang menyatakan sebelum lulus, mahasiswa sudah memiliki sertifikasi sehingga ketika perguruan tinggi meluluskan mahasiswa mereka sudah terbukti kompeten sebagai seorang dokter.

Dengan adanya UU Pendidikan Kedokteran itu, uji kompetensi ditujukan bagi mahasiswa Kedokteran yang sudah menyelesaikan pendidikan profesi (coas). Jadi masih dalam proses pendidikan dan menjadi tanggung jawab institusi pendidikan yang bersangkutan. UU no 20 tahun 2013 diperkuat dengan Permendikbud no 30 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program profesi Dokter.

Read More

Mahasiswa Kedokteran pun Harus Ikut Uji Kompetensi

JAKARTA - Layaknya guru, seorang dokter juga harus menghadapi uji kompetensi. Sehingga kompetensi mereka pada profesi tersebut tidak lagi diragukan.
Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menjalin kerja sama dalam pelaksanaan uji kompetensi dokter maupun calon dokter tersebut. Dengan demikian peran perguruan tinggi akan semakin besar dalam proses tersebut.

Menurut Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Tri Hanggono Achmad, pelaksanaan uji kompetensi untuk profesi dokter sudah dilaksanakan sejak 2007. Namun, lanjutnya, uji kompetensi tersebut hanya diperuntukan bagi para dokter, bukan mahasiswa.

"Landasan hukum pelaksanaan uji kompetensi diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 2009 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Dokter harus lulus uji kompetensi sehingga dinyatakan kompeten. Kemudian, pada 2013 ada UU Nomor 20 tentang pendidikan kedokteran yang menyatakan sebelum lulus, mahasiswa sudah memiliki sertifikasi. Sehingga ketika  perguruan tinggi meluluskan mahasiswa mereka sudah terbukti kompeten sebagai seorang dokter," ujar Tri kepada Okezone selepas acara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Senayan, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2014).

Tri menyebut, keberadaan UU Pendidikan Kedokteran 2013 menyebabkan porsi institusi pendidikan semakin tinggi dalam proses uji kompetensi. Perguruan tinggi, lanjutnya, mendapat tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi calon dokter dalam menembus standar kompetensi tersebut.

"Dulu uji kompetensi hanya untuk mereka yang sudah dokter. Tapi sekarang, dengan adanya UU Pendidikan Kedokteran itu, uji kompetensi ditujukan bagi mahasiswa Kedokteran yang sudah menyelesaikan pendidikan profesi (coas). Jadi masih dalam proses pendidikan dan menjadi tanggung jawab institusi pendidikan yang bersangkutan," tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Dikti Djoko Santoso menyatakan, uji kompetensi untuk dokter dan calon dokter yang dilaksanakan oleh panitia nasional yang ditetapkan Dikti akan berlangsung pada Agustus mendatang. Mereka yang bisa mengikuti kegiatan tersebut akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diberikan oleh kolegium yang berada dalam wadah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Mahasiswa yang akan mengikuti uji kompetensi tentu harus menyelesaikan semua proses pendidikan, termasuk pendidikan profesi. Kalau lulus uji kompetensi dapat sertifikat profesi dari kampus dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan kolegium," papar Djoko.
Djoko mengungkap, bukan tidak mungkin pelaksanaan uji kompetensi bagi dokter dan calon dokter tersebut hanya berlangsung di Jakarta. Sementara untuk biaya, lanjutnya, sudah termasuk dalam biaya kuliah. Sehingga tidak dipungut biaya lagi.

"Mulai Agustus akan kita laksanakan. Apa hanya di Jakarta saja? Lihat sistem yang dibuat panitia. Mungkin saja akan dilaksanakan di berbagai daerah lainnya. Untuk biaya, biasanya kalau PTN biaya sudah termasuk dalam biaya kuliah (SPP)," tuturnya.

Read More

Kemana Anggaran Fungsi Pendidikan Disebar?

JAKARTA - Setiap tahun, anggaran fungsi pendidikan mendapat porsi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini, pemerintah menggelontorkan Rp371,16 triliun untuk pos tersebut.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, dana tersebut dialokasikan ke 16 kementerian/lembaga dan pos anggaran pendidikan melalui transfer daerah, termasuk gaji pendidik. Jatah pos transfer daerah ini paling besar, yakni 65,3 persen atau Rp238,6 triliun.

"Sisanya, Rp80,6 triliun atau sekira 21,3 persen dianggarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan 11 persen lainnya ada di Kementerian Agama dan di 14 kementerian atau lembaga lain yang melaksanakan fungsi pendidikan," kata Nuh, seperti dikutip dari laman Kemendikbud, Kamis (19/6/2014).

Nuh mengakui, sistem tata kelola anggaran pendidikan ini harus jauh lebih baik mengingat besarnya dana tersebut. Kemendikbud sendiri baru-baru ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kemendikbud tahun anggaran 2013. Nuh mengklaim, BPK menilai Kemendikbud mampu menyelesaikan program-program pendidikan dan kebudayaan dengan baik.

Mantan menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo) ini memaparkan, pembagian anggaran pendidikan di Kemendikbud mencakup tiga pos besar. Pos anggaran mengikat mendapat jatah 75,65 persen, kemudian prioritas nasional 22,56 persen dan manajemen nongaji 1,79 persen.

Anggaran mengikat, kata Nuh, meliputi Bantuan Siswa Miskin (BSM), gaji dan operasional, pendapatan nasional bukan pajak (PNBP), tunjangan guru, tunjangan dosen non-PNS, ujian nasional (UN) dan akreditasi, beasiswa berprestasi serta BOP.

Pos ini juga menanggung dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) dan pendaftaran mahasiswa, bantuan operasional sekolah siswa miskin (BOS SM), beasiswa guru dan dosen, sertifikasi guru dan dosen, PHLN serta RMP PHLN.

Kemudian, anggaran prioritas nasional membiayai program wajib belajar sembilan tahun, kurikulum, pendidikan menengah universal (PMU), penelitian dan pengembangan, budaya dan bahasa, pengembangan SDM, Paudisasi dan kecakapan hidup, lanjutan sarana dan prasarana perguruan tinggi, kompetisi dan lomba.

"Sedangkan anggaran Kemendikbud non-gaji dipakai untuk koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta pengawasan," imbuhnya.

Selain Kemendikbud dan Kementerian Agama, 14 kementerian lembaga yang juga mengelola anggaran fungsi pendidikan adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perpustakaan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Meteorologi dan Geofisika, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Read More

Menkes Resmikan Program Pendidikan Jarak Jauh

Jakarta Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, meresmikan dimulainya Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (19/6/2014) pagi.

Kegiatan launching ini terkait dimulainya Program PJJ di Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kemenkes Kupang dan Poltekes Kemenkes Kaltim sebagai Institusi Penyelenggara Pertama Program PJJ.

Program ini diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan dukungan finansial dari Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS), untuk penyelenggaraan Program PJJ di Poltekkes Kemenkes Kupang. Dukungan lainnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk penyelenggaraan Program PJJ di Poltekkes Kemenkes Kaltim.

Untuk tahun ajaran pertama 2014 jumlah peserta didik yang telah terdaftar di NTT sebanyak 87 orang yang berasal dari dua Kabupaten sasaran di NTT yakni Flores Timur dan Sumba Barat Daya. Ke-87 mahasiswa tersebut juga akan dilengkapi dengan beasiswa selama periode pendidikan yakni delapan semester. Sementara peserta didik di Kalimantan Timur berjumlah 50 orang berasal dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Terhitung pada 2013 BPPSDM kesehatan juga telah mengembangkan sebanyak lebih dari 456 modul pembelajaran termasuk didalamnya proses digitalisasi modul. Sebanyak 120 tutor serta 70 Petugas Layanan Bantuan Belajar juga telah dilatih untuk melaksanakan dan memantau paket pendidikan jarak jauh ini.

Program PJJ yang kedepannya akan di terapkan di seluruh Indonesia, merupakan jawaban dari Pemerintah (Kemenkes) terhadap permasalahan kualitas tenaga kesehatan di lapangan. Tercatat sekitar 116,000 perawat dan bidan di seluruh Indonesia yang sedang melayani di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Fasilitas Layanan Kesehatan lainnya belum memenuhi standar jenjang minimum pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang diatur dalam Permenkes No.17 tahun 2013 dan Permenkes No. 1464/menkes/per/X/2010. Dalam peraturan tersebut mengharuskan jenjang minimum kualifikasi perawat dan bidan adalah setara Ahli Madya (D-III).

“Sumber Daya Manusia Kesehatan masih perlu di tingkatkan kompetensinya secara berkala melalui pendidikan dan pelatihan. Sudah saatnya upaya peningkatan kompetensi bergerak maju dari pendekatan cenderung klasikal dengan pembelajaran dalam kelas menjadi pendidikan berbasis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yakni Pendidikan Jarak Jauh. Program berbasis internet ini dapat menjembatani jurang akses terhadap peningkatan kualitas bagi tenaga kesehatan terutama mereka yang berada di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) serta Daerah bermasalah Kesehatan (DBK) seperti NTT, Papua, Papua Barat dan Kalimantan Timur”, Jelas Menkes.

Direktur Kesehatan The Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), John Leigh menambahkan, “Adalah komitment kuat dari Pemerintah Australia untuk mendukung penguatan sistem kesehatan terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan yang menjadi ujung tombak kualitas layanan kesehatan primer dilevel masyarakat. Dengan memberikan kesempatan strategis kepada para perawat dan bidan untuk mengikuti kuliah tanpa harus meninggalkan tempat layanan mereka, maka program PJJ menyelesaikan masalah tanpa masalah”

Read More